Kisah Priyatna Abdurrasyid: Jaksa Agung Yang Berani Lawan Perintah Soeharto

Semasa Pangdam Siliwangi Ibrahim Adjie melancarkan Operasi Budhi –yang kemudian dijadikan program nasional pemberantasan korupsi oleh KSAD AH Nasution– pada akhir 1950-an, Priyatna–yang pada 1955-1966 menjadi jaksa tentara, dengan pangkat mayor tituler merupakan salah satu ujung tombaknya. Menurutnya, orang-orang di masa itu sangat berani.
“Kawilarang, Adjie, Mas Ton, Poniman, Kemal, berani-berani semuanya,”
Keterlibatan Priyatna dalam pemberantasan korupsi terjadi tak lama setelah kepidahan tugasnya dari Kejaksaan Negeri Palembang ke Kejaksaan Tinggi di Bandung. Kedekatannya dengan Adjie yang dikenalnya sejak zaman perang kemerdekaan di Bogor membuat dia dipercaya Adjie ikut menjalankan Operasi Budhi.
“Suatu hal yang sangat mengesankan di Bandung, ialah di sana saya dipercayai oleh Panglima untuk ikut aktif dalam pemberantasan korupsi,” kenangnya dalam otobiografinya yang ditulis Ramadhan KH, Dari Cilampeni ke New York Mengikuti Hati Nurani. H. Priyatna Abdurrasyid.

Kala itu, modus kejahatan korupsi sudah beragam bentuknya. Seingat Priyatna, mulai dari surat kaleng, penggelapan pajak oleh pengusaha, hingga korupsi aparat sipil maupunmiliter. Priyatna tak pernah lupa, di Bandung dia berhasil menangkap dan menyeret seorang pengusaha tekstil nakal bernama Jacob Van ke pengadilan. Setelah pengadilan menghukum Jacob dan menyita barang bukti, Priyatna menyumbangkan barang bukti itu ke Kostrad atas izin Jaksa Agung. Belakangan, Priyatna baru tahu kalau Jacob sahabat Pangkostrad Soeharto. Jauh setelah itu, Priyatna bertemu Jacob di Singapura. Jacob bilang dia sudah dikucilkan keluarga Soeharto karena ketahuan Ibu Tien menyembunyikan dua juta dolar keuntungan CV Waringin (perusahaan milik Jacob).

Dalam setahun, Siliwangi berhasil memejahijaukan beberapa perwira, memecat hingga memenjarakan banyak pejabat korup. Priyatna tak lupa suasana Hotel Telaga Sari, Bandung, tempat pemeriksaan dan penahanan pejabat korup, yang saat itu dipenuhi pejabat hingga menteri yang ditahan.
Keberhasilan Operasi Budhi menarik perhatian Jenderal Nasution, yang saat itu juga memimpin lembaga anti-korupsi bernama Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara). Setelah berjalan kira-kira 18 bulan, Nasution, kala itu menjabat sebagai Menko Hankam/Kasab, menjadikan Operasi Budhi sebagai program di tingkat nasional.

Priyatna ikut bergabung di Paran, mewakili Kejaksaan RI. Sasaran yang menjadi target utama Operasi Budhi/Paran adalah perusahaan-perusahaan negara. Untuk itu, Nasution membentuk tim kecil yang terdiri dari orang beragam latar belakang guna menyusun pertanyaan pemeriksaan para pejabat perusahaan negara. Dalam waktu singkat, Operasi Budhi berhasil menyelamatkan uang negara sekira Rp11 milyar –sementara menurut Rosihan Anwar, jumlahnya 14 milyar.

Pada masa pemerintahan Soeharto ia dipercaya menjadi Wakil Jaksa Agung. Namun, dia mengundurkan diri karena tak mau untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi Ibnu Soetowo, Dirut Pertamina kala itu.. Sebab, Soeharto tak suka kasus itu dibongkar.
Setelah melepas masa tugas di TNI AD, Priyatna memilih bidang ahli hukum ruang Angkasa dan sempat menjabat Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Tidak banyak orang mengenal Professor Priyatna Abdurrasyid, karena setelah melepaskan jabatan bergengsinya itu, beliau berkiprah di bidang yang tidak banyak diketahui masyarakat luas yakni menjadi satu dari sedikit ahli hukum udara dan atau hukum ruang angkasa, dengan sekian banyak gelar kesarjanaan yang diraihnya.

DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER